Pelayanan Permohonan Rekomendasi Andalalin

Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy KTP;

2. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;

3. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

4. foto copy Surat Keterangan kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kegiatan usaha baru,dan  foto copy ijin lokasi/rekomendasi Bupati untuk kegiatan usaha yang sudah berdiri;

5. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;

6. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli bersertifikat dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap – tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;

7. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :

a. Ketua    Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi;

b. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain enjinering pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.

8. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;

9. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;

Pedoman penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dapat di download disini

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto copy KTP;

2. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang,apabila pemrakarsa adalah Badan;

3. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

4. foto copy Surat Keterangan kesesuaian tataruang yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;

6. Dokumen Perencanaan pengaturan lalu lintas yang didalamnya memuat gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;

7. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:

a. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan

b. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

Pedoman penyusunan dokumen Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas dapat di download disini

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekertariat, dengan dilampiri persyaratan;

2. Sekertariat:

a. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda terima;

b. Sekertariat menerima dokumen Andalalin dari pemohon sebanyak jumlah anggota tim;

c. Mengirimkan berkas permohonan dan dokumen Andalalin yang telah lengkap kepada Bidang Lalu Lintas.

3. Bidang Lalu Lintas :

a. Menerima pengajuan dokumen Andalalin untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemohon yang hasinya dituangkan dalam Berita acara;

b. Apabila dokumen Andalalin tersebut terdapat revisi, maka hasil kajian dokumen Andalalin tersebut disampaikan kepada Sekertaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi terhadap dokumen Andalalin atas nama Kepala dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada pemohon.

4. Pemohon :

a. Apabila menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap dokumen Andalalin, pemohon segera melakukan revisi terhadap dokumen Andalalin untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan;

5. Sekertariat :

a. menerima revisi Dokumen Andalalin dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;

b. memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Revisi Dokumen Andalalin kepada pihak pemrakarsa/pemohon;

c. mengirimkan revisi Dokumen Andalalin kepada Bidang Lalu Lintas.

6. Bidang Lalu Lintas :

a. Menerima pengajuan revisi Dokumen Andalalin untuk dilakukan penilaian ulang bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

b. Hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna ditandatangani.

7. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.

8. Sekertariat :

a. Mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;

b. MemberikanSurat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Formulir dapat didownload disini

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan;

2. Sekretariat:

a. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;

b. Mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Lalu Lintas.

3. Bidang Lalu Lintas :

a. Menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segeramenindaklanjuti dengan melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pengaturan lalu lintas yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi;

b. Hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.

4. KepalaDinasPerhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris;

5. Sekretariat :

a. Mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;

b. Memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Formulir dapat didownload disini